Coming Soon. Software Software Hukum 0.1: KUHP Digital

Betapa sangat menderitanya kita saat diantara sesama kita sebagai orang menengah kebawah membayangkan suatu saat kita berurusan dengan pengadilan. Jangankan dengan pengadilan, ketika ketemu dengan polisi di jalan saat operasi surat kendaraan saja mungkin takutnya sudah setengah mati. Jika tak lengkap, minimal 25 ribu melayang ke saku polisi. Apalagi jika membayangkan bahwa kita terjerat kasus. Waduh, semoga jangan sampai terjadi.

Berurusan dengan persoalan hukum seolah berurusan dengan sesuatu yang akan menguras harta benda dan kebahagiaan kita. Membayangkan berapa pengeluaran kita untuk membayar ongkos perkara,membayar pengacara, mengeluarkan biaya untuk soal-soal teknis, dan materiil lainnya. Di luar itu, konsekuensi moriil dan emosional juga dikuras habis. Betapa sangat membebani pikiran ketika salah satu diantara keluarga kita terkena kasus. Jika itu adalah suami anda, mungkin nafkah keluarga terganggu. Jika itu istri anda, mungkin kasih sayang anak-anak yang demikian dekat hubungan batin dengan ibunya terganggu, apalagi jika itu anak anda.

Pendek kata, berhadapan dengan persoalan hukum adalah berhadapan dengan persoalan yang mahal. Padahal, hukum ditegakkan untuk memberikan keadilan. Maka betapa  menakutkan manakala orang-orang miskin ataupun awam masalah hukum seperti kita mendapati bahwa kita tidak memiliki cukup biaya untuk menyelesaikan perkara pengadilan. Sebagai apapun kita: penuntut ataupun terdakwa, jika tidak punya uang untuk mengongkosi penyelesaian persoalan pengadilan, hampir pasti tujuan untuk memperoleh keadilan bagi kita akan lebih dekat kepada jalan buntu dibandingkan dengan keberhasilannya.

Sebaliknya, ketika anda memiliki jabatan atau berlimpah ruah dengan harta, betapa mudahnya memperoleh keistimewaan layaknya manusia merdeka sekalipun kita sudah mendapat hukuman dari pengadilan. Kita tidak pernah mendengar seorang maling ayam terkabul atas usaha penangguhan penahanan. Tetapi betapa seringnya kita mendengar bahwa hanya karena sakit yang barangkali cuma masuk angin, seorang pejabat ataupun orang kaya dengan mudah minta tidak ditahan. Kenapa? karena ada uang dan jabatan yang digunakan sebagai jaminan. Uang dan jabatan, adalah jawaban untuk menawar ketegasan hukum.

Dalam hal ini, saya yakin bahwa kita semua, baik miskin ataupun kaya, tidak berpikir untuk tidak mematuhi hukum. Kita percaya seratus persen bahwa terciptanya keadilan untuk semua orang adalah jalan yang paling baik untuk menciptakan ruang hidup yang nyaman bagi kita. Dengan keadilan yang ditegakkan kita tidak perlu takut terhadap hal apapun selama kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan itu adalah benar adanya. Untuk terciptanya keadilan itulah kita butuh kepastian hukum. Siapa yang menjamin kepastian hukum? Tentu saja adalah mereka-mereka yang duduk sebagai penegak hukum di lembaga-lembaga peradilan.

Tetapi apa yang bisa kita lakukan untuk itu? Dalam kerangka penegakan hukum di Indonesia yang demikian mahal? Yah, kata kuncinya adalah MAHAL. Mengapa mahal? Karena persoalan seluk beluk hukum hanyalah milik segelintir golongan yang rata-rata pernah mengenyam bangku kuliah dengan gelar sarjana hukum. Merekalah yang mengakrabi kitab-kitab penentu nasib manusia, merekalah yang bergelut dengan kasus-kasus pengadilan, merekalah yang tahu siasat, tipu-tipu, muslihat, jebak-jebak, propaganda, bolong bumpet dan segala kutu kupret yang berkaitan dengan hukum. Kalaupun mereka duduk sebagai hakim, jaksa, pembela ataupun pakar dan pengamat, bagi saya, itu hanya soal peran saja dalam sebuah panggung permainan hukum bernama pengadilan. Ghalibnya, merekalah segelintir golongan yang memegang kartu nasib kasus masyarakat.Dalam konteks ini, teori ekonomi masuk dan menjadikan hukum sebagai komoditas. Yakni ketika masyarakat sangat awam dengan hukum dan mempercayakan kepada mereka yang ahli hukum, maka kepercayaan itu dibeli dengan uang sebagai konsekuensi jasa. Semakin banyak orang yang tidak tahu dan ndilalah berperkara, maka semakin tinggilah permintaan atas bantuan penyelesaian perkara. AKhirnya,terciptalah tambang emas bagi mereka yang tahu hukum. Celakanya, proses ini ternyata diikuti dengan perilaku menyimpang berupa jual beli hukum. Jual beli hukum inilah yang menyebabkan bahwa hasil akhir pengadilan bergantung kepada seberapa duit yang dikeluarkan untuk memenangkan perkara.

Jalan terang agar keadilan bisa tercipta untuk semua orang adalah bagaimana membuat yang pengetahuan atas hukum MAHAL tadi menjadi murah. Maka, semua masyarakat semestinya tahu tentang hukum. Logikanya, jika masyarakat tidak lagi awam terhadap hukum, maka jalannya setiap proses hukum yang ada di sekitar kita akan dapat diawasi dan dinilai.Jika masyarakat sudah mampu mengawasi dan menilai, maka setiap terjadi penyimpangan atas perkara hukum, masyarakat akan bersuara lantang demi penegakan hukum. Jika sudah begini, tentunya hukum tidak lagi menjadi dagangan, dan mereka-mereka yang menjadi penegak-penegak hukum akan kembali menjalankan perannya dibawah kontrol dari masyarakat. Dari sini kita sudah bisa menakar bahwa kita sebaga masyarakat awam membutuhkan pendidikan hukum.

Lalu siapakah yang dengan sukarela memberikan pendidikan hukum? Semestinya adalah negara ataupun lembaga negara yang membidani persoalan ini. Akan tetapi, silahkan anda takar sendir sudahkah negara melakukan sosialisasi ataupun pemasyarakatan hukum. Yang pasti, menuntut negara untuk berbuat bukanlah jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Kita adalah rakyat kecil yang hanya mampu menjerit di tengah hiruk pikuk segenap persoalan yang penting bagi negara yang hanya beberapa orang manusia biasa. Malaikat pun barangkali tidak terlalu perduli dengan kita.

Sudah saatnya bagi kita untuk mampu sharing pengalaman, belajar sendiri tentang hukum sekecil apapun yang kita pahami. Kita adalah bangsa yang kreatif yang bisa saling tolong menolong dalam keadaan apapun demi untuk keberlangsungan kehidupan kita. Firman Allah menyatakan bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum jika kaum itu tidak merubahnya sendiri. Maka, marilah kita berubah, belajar soal hukum dari soal yang kecil-kecil sampai dengan persoalan yang besar.

Tentu saja, untuk masyarakat awam seperti kita, akan berbeda cara belajar hukumnya dibandingkan dengan mereka-mereka yang memang berkecimpung di ranah hukum. Kita tidak duduk mendengarkan kuliah hukum, kita tidak nongkrongi pengadilan untuk melihat proses hukum, dan kita tidak akan pernah selesai jika harus mendalami satu dua kitab hukum yang tebal-tebal itu beserta dengan teori dan penjelasannya. Kita harus menemukan sendiri metode yang paling efektif untuk mempelajari hukum. Paling tidak, memahami persoalan-persoalan hukum yang paling dekat dengan kita, menemukan metode paling sederhana, paling mudah dan paling cepat. Yah, paling tidak kita tidak menjadi kadal diantara buaya.

Salah satu yang coba saya tawarkan di sini adalah software Hukum 0.1 KUHP Digital. Sebenarnya software ini sederhananya adalah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang dikemas dalam format WinHelp.

Di internet sudah banyak KUHP, KUHPerdata, KUHAP dan lain sebagainya yang memudahkan kita untuk mempelajari KUHP. Ada juga yang berformat PDF. Perbedaannya adalah, ketika menggunakan software ini, kita akan mudah mencari pasal-pasal terkait dengan kata kunci yang kita masukkan. Misalkan saja kita mencari pasal-pasal yang berkaitan dengan kata “menghilangkan nyawa” , maka akan ditampilkan pasal-pasal sebagai berikut:


Demikian juga ketika kita melakukan searching dengan keyword yang berbeda.

Sesungguhnya model pencarian by keyword bisa dilakukan dengan dokumen PDF ataupun MS word. Tetapi sejauh pengalaman saya, menggunakan word/pdf sangat tidak nyaman karena tidak fokus pada ayat-ayat ataupun pasal yang dicari. Disamping itu, ketika terinstall, akan mudah bagi kita membuka dan meng-close software ini tanpa takut akan kelupaan atau kehilangan lokasi dokumen itu di harddisk kita.

Sayangnya, karena memang keterbatasan waktu, saya belum bisa launching software ini sekarang. Beberapa teman juga sudah menanti dan siap untuk mendukung launch software ini dengan dukungan komunitas kawan-kawan di berbagai tempat. Doakan semoga dalam waktu dekat sudah bisa di-launch…

7 thoughts on “Coming Soon. Software Software Hukum 0.1: KUHP Digital”

  1. saya tunggu peluncuran softwarenya secepatnya yah bung Feri🙂

    respon: insya Allah, doakan yaa. Beberapa kali komputer kena virus sehingga datanya mawut dan mawut lagi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s