RUU Rahasia Negara yang Mengancam Kebebasan Publik di Indonesia

Suatu hari ada orang berada di depan istana kepresidenan Rusia di masa Stalin. dia berteriak,”Stalin Anjing”. Segeralah polisi menangkap orang tersebut. Pengadilan menjatuhinya atas dua dakwaan. Pertama, penghinaan negara…dan kedua…..membongkar rahasia negara. (Mati Ketawa Cara Rusia)

.
.
Hari Sabtu, 27 Juli 2009 kemarin di Hotel Cakra Kusuma, Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) Yogyakarta bersama dengan Yayasan SET (Sains, Estetika & Teknologi) mengundang IDEA (Institute for Development and Economic Analysis) Yogyakarta untuk menjadi partisipan dalam diskusi yang mengupas soal rencana diundangkannya RUU Rahasia Negara.

Kebetulan saya yang pas tidak ada agenda urgent datang atas nama IDEA. Ada 4 pemateri yang dihadirkan di situ, yaitu Ketua Dewan Pers Pof.Dr Ichlasul Amal, Joko Susilo anggota Komisi I DPR RI dan Agus Sudibyo dari Yayasan SET Jakarta merangkap Aktifis Koalisi Untuk Kebebasan Pers Indonesia, Irsyad Thamrin Direktur LBH Yogyakarta beserta sejumlah aktifis dari LSM dan sejumlah pimpinan partai politik di daerah.

Apa sih UU Rahasia Negara ini? Secara garis besar, UU ini mengatur hal-hal (data, berkas, dokumen, informasi, benda atau aktifitas) yang dirasa negara tidak boleh diketahui oleh masyarakat luas dengan alasa membahayakan negara jika jatuh ke tangan yang salah. UU ini mengatur tentang siapa yang berhak menetapkan rahasia negara, sifat dari kerahasiaan negara, bentuk dan macam rahasia negara sampai dengan sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Selengkapnya dokumen ini bisa diakses di sini.

Mengapa AJI Yogyakarta dan Yayasan SET merasa perlu untuk membahas RUU ini? Aji merasa bahwa RUU ini mengarah kepada indikasi kesewenang-wenangan aparat penyelenggara negara atas kebebasan publik (masyarakat dan atau pers) dalam mengakses informasi yang mestinya menjadi hak publik. Kesewenang-wenangan ini diindikasikan dengan tafsir sepihak pada pasal 1 ayat 1 RUU ini yang memberikan kewenangan penyelenggara negara atas tafsir sepihak rahasia negara, sehingga dokumen-dokumen yang semestinya penting bagi masyarakat untuk mengetahuinya bisa jadi diklaim sepihak sebagai rahasia negara. Katakanlah, sesiapapun mendapat informasi atau data kaitannya dengan penyelewengan, ketidakbecusan, atau bahkan korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, bisa jadi alih-alih rahasia negara, negara mangkir dan malah menjerat pihak-pihak yang mendapat informasi ini. AJi semakin menajamkan kekhawatiran bahwa pada pasal 11 ayat 2, pasal 13 ayat 2 yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara (bisa jadi Pemerintah pusat sampai dengan kelurahan) untuk menetapkan perihal sesuatu yang dianggap sebagai rahasia negara.

Kekhawatiran kedua yang dirasakan AJI, bahwa konsekuensi pelanggaran atas RUU ini nantinya selama-lamanya adalah 20 tahun penjara dan denda sebanyak-banyaknya 1 miliar rupiah bagi setiap orang yang dianggap menyebarluaskan informasi rahasia negara.

Untuk itulah AJI yogyakarta menyatakan sikap yang intinya adalah menolak keberadaan RUU ini. Selengkapnya pernyataan sikap tersebut dapat dilihat di sini.

Agus SUdibyo dari Aktivis Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, menyatakan bahwa selama ini pemerintah sudah demikian tertutup dan main klaim terhadap berbagai macam dokumen publik seperti APBD/N, Kebijakan, Rencana Kebijakan, Rencana Proyek, Rencana Kunjungan, Sistem Penggajian, Belanja Rutin, AKtivitas Internal, Sidang-sidang DPR-D, Hutang Negara, dan lain sebagainya. Ketika RUU ini diterapkan, maka siapapun lembaga negara bisa sah untuk menyatakan sebuah dokumen menjadi rahasia. Ada konstruk berpikir yang gagal ketika UU ini dibuat, yakni konteks kerahasiaan yang ada justru penekanannya ataupun alasan yang mendasarinya adalah pembatasan atas kebebasan pers. Negara justru tidak memuat aturan berkaitan dengan konteks intelejen internasional, katakanlah dikatakan Agus di sini adalah kemampuan pihak asing untuk membobol sistem informasi rahasia negara. Negara juga tidak mengakui ataupun tidak beralasan manakala kesalahan justru dikarenakan keterbatasan kapasitas dan teknologi negara dalam melindungi dokumen-dokumennya.

Selain itu, Agus juga membandingkan dengan beberapa negara yang melakukan listing dokumen apa saja yang tergolong sebagai rahasia negara. Bisa jadi di negara lain akan ditetapkan sejumlah 200 jenis dokumen yang tidak bisa diakses publik. Tetapi dalam RUU ini, yang terjadi bukanlah listing dokumen, tetapi kategorikal murni.Artinya, dimungkinkan adanya klaim yang berbeda atas dokumen yang sama sejauh klaim itu dinyatakan oleh lembaga negara. Maka, Agus menyatakan bahwa RUU ini potensial menjadi RUU karet ataupun sumir untuk dengan bebas ditafsirkan oleh siapapun penyelenggara negara. Selengkapnya makalah dan presentasi agus bisa dilihat di sini(makalah) dan di sini (presentasi).
Muhammad Irsyad dari LBH Yogyakarta mencatat bahwa pers akan mendapat pukulan paling keras atas pemberlakukan RUU ini. selengkapnya dapat dilihat di sini.

Ichlasul Amal melihat banyak hal yang harus dicermati dalam penetapan rahasia negara. Kategori rahasia negara yang dibagi atas sangat rahasia, rahasia dan konfidensial, sangat tidak jelas dasarnya dan sangat blunder tujuannya. APa yang membedakan dari ketiganya? Bukankah intinya adalah sama-sama rahasia?
Menjawab tekanan dari AJI dan peserta diskusi yang mengarah pada penolakan RUU Rahasia Negara ini, Joko Susilo, anggota komisi I DPR RI menyebutkan dari proses pembahasan RUU Rahasia Negara masih ada 170 daftar isian masalah yang tersisa untuk dibahas, tetapi hampir tidak mungkin untuk dibatalkan ataupun ditolak.

Jika tekanan sipil menguat, diyakini proses pembahasan RUU Rahasia Negara bisa ditunda, meski pemerintah tetap bisa saja memaksakan DPR segera menyelesaikan pembahasan dengan cara potong kompas untuk proses pembahasan di Panitia Kerja (Panja) DPR. Terutama untuk mengintensifkan pembahasan daftar isian masalah (DIM) yang tersisa.berita selengkapnya dapat dilihat di sini.

5 thoughts on “RUU Rahasia Negara yang Mengancam Kebebasan Publik di Indonesia”

  1. Trus gimana cara agar RUU ini dibatalkan? Atau setidaknya ada perbaikan, sehingga pasal-pasalnya tidak berpotensi multitafsir dan berujung pada kesewenang-wenangan. DPR juga terkesan pilih-pilih RUU. Giliran UU Tipikor gak dibahas-bahas..

    Respon: tidak ada jalan lain kecuali kampanye dan pooling. Dari informasi pak Joko, dari semua anggota DPR paling hanya 5 yang benar-benar tahu, peduli atau menguasai di Panja. Lainnya termasuk yang nggak dong. Apalagi Artis-artis yang malah menggalakkan senam untuk anggota DPR. Butuh tekanan kepada DPR. Biasa, lah.UU Pesanan.

  2. ini mengingatkan saya dengan seminar tgl 6 April lalu yang diselenggarakan PusHAM UII. waktu itu UU KKR sempat mendapat bahasan cukup lama. dan kekhawatiran yang muncul pun hampir sama. tak banyak yang benar-benar memahami sejarah kemunculan UU tersebut. hampir sama kan kasusnya..??

    dan terus terang saya pesimis Mas. siapakah yang masih akan sempat memperjuangkannya dengan kondisi negeri seperti ini. negara bangsa ini menyisakan banyak pe-er. ratifikasi konvensi-konvensi penting seperti ICCI, UU KKR, UU Perlindungan Saksi dan Korban, RUU Rahasia negara, UU Tipikor, isu HAM yang belum menjadi isu substansial di negara ini dan deretan panjang peer yang lain. whua, padahal yang memperjuangkan juga bisa dilihat siapa-siapa saja. capek deeeeeh…………..

    Respon: Sama. Saya juga mumet. Mulane paling gampang memang berbagi rasanan sama temen-temen yang senasib. Berjejaring dan sithik-sithik kita bisa ngangsu kawruh bareng.

  3. Memang harus ada UU rahasia negara, rakyat tidak merasa terancam, sebenarnya yang merasa terancam adalah media yang “disponsori” Amerika Cs. Karena sekarang ini banyak pers yang sok dengan adanya UU Pers, bahkan tidak sedikit UU Pers dimanfaatkan untuk memeras bukan hanya pejabat pemerintahan/ swasta, tapi juga guru, lurah, bahkan masyarakat biasa. Bila suatu negara tidak ada UU rahasia negara mau jadi apa?akan sangat lemah dimata asing. Maju terus Pers menggonggong, Bangsa Indonesia melaju.

  4. Pingback: Teroriscinta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s