CATATAN POJOK: REFLEKSI SINGKAT TENTANG KAUM IBU DI HARI KARTINI 2009

Oleh: Feriawan Agung N.

Hari ini saya mendapatkan kontak dari seorang ibu yang, ceritanya, lagi dipusingkan soal pendidikan anaknya. Keluhannya sederhana: anaknya lebih memfungsikan otak kanan daripada otak kiri, sementara pendidikan formal di Indonesia yang bangkunya diduduki anak tersebut seolah menutup mata terhadap kelebihan dan kekurangan individu. Kekhawatirannya, anak tersebut justru tidak tumbuh menjadi manusia yang dapat memanfaatkan kelebihannya dan menerima kekurangannya oleh sistem pendidikan yang picik. Pendidikan yang tidak menghargai manusia sebagai mahluk tetapi sebagai komoditi yang dihasilkan industri pendidikan bernama sekolah. Singkat cerita, ibu tersebut tertarik untuk mencari sekolah alternatif, salah satunya adalah mendatangi Qaryah Thayyibah setelah browsing dan menemukan blog saya ini.

Agak bergeser dari topik di atas, di hari Kartini ini saya mencoba melihat satu peran ibu di balik kisah di atas. Betapa besarnya peranan kaum ibu dalam konteks pembangunan. Sulit untuk saya sebutkan satu persatu, tetapi secara kasar bisa lah kita lihat: pertama, sebagaimana tulisan di atas, peranan dalam kerangka pendidikan anak indonesia mulai dari tingkat informal sampai dengan formal. Sebagian besar peranan ini dipegang oleh kaum ibu dan jarang dipegang oleh kaum adam. Kedua, adalah peranan dalam hal kesehatan keluarga, mulai dalam hal yang paling awal dalam kehidupan individu: menghasilkan generasi bangsa yang sehat dan cerdas sejak dari dalam kandungan, bayi, anak-anak sampai dengan menyediakan menu makanan bergisi, pengurusan lingkungan tempat tinggal yang bersih, dan persoalan kesehatan lainnya, kaum ibu lah yang biasanya punya perhatian dan peranan tinggi di sana. Ketiga, adalah persoalan pemeliharaan keharmonisan rumah tangga, dimana seorang ibu adalah seorang istri bagi suami yang punya peranan publik cukup besar dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan sebuah bangsa dalam hal apapun. Keyakinan saya, tidak mungkin seseorang dapat menciptakan kesejahteraan sebuah bangsa jika dia mendapati dirinya tidak memperoleh kebahagiaan dalam keluarga.

Sampai di sini, saya tidak bermaksud menngecilkan betapa besarnya peranan kaum ibu dalam bidang yang lebih luas seperti ekonomi, politik, hankam (bahkan), teknologi, dan lain sebagainya. Tetapi bagi saya, peranan-peranan di atas adalah yang paling bisa diamati dalam kehidupan sehari-hari oleh tiap kaum ibu di Indonesia. Persoalan di bidang lain akan saya lanjutkan setelah paragraf berikutnya.

Pertanyaan saya adalah: sebberapakah peran ibu sebagaimana saya tuliskan di atas dihargai dalam pelaksanaan kerja kerja di atas? Dalam rumus-rumus pendapatan mulai dari pendapatan perkapita, pendapatan nasional, sampai dengan pendapatan daerah dan pendapatan keluarga, kerja-kerja perempuan dalam rumah tangga selalu dihitung nol besar. Istilahnya adalah unpayment work (kerja tidak terbayarkan). Sayangnya, ketika hitungan tersebut adalah nol, ternyata juga memunculkan penihilan atas hak-hak perempuan yang mestinya menjadi kewajiban suami ataupun kewajiban negara.

Padahal, di sisi lain, dalam tulisan saya di blog ini juga, saya pernah membahas bahwa banyak hal dalam konteks sektor-sektor pendapatan yang diperoleh oleh negara ataupun pendapatan daerah, justru disumbangkan sebagian besar (secara tidak langsung) oleh kaum Ibu. Retribusi kesehatan, retribusi pasar, pajak listrik dan sektor-sektor penyumbang pendapatan daerah dalam kenyataanya banyak diisi oleh aktivitas kaum ibu. DI sebuah rumah sakit ataupun puskesmas, tentunya akan dilihat lebih banyak kaum perempuan yang berharap dapat memperoleh layanan kesehatan daripada kaum laki-laki. Listrik di rumah, tentunya akan lebih banyak dimanfaatkan oleh kaum ibu untuk menyetrika, penerangan, dan sumber energi alat-alat rumah tangga (termasuk menonton tv) yang sebagian besar pemanfaatnya adalah kaum ibu.

Kembali pada soal unpayment work tadi, tentu kita tidak asing dengan rumus penghitungan pendapatan perkapita (GDP) dengan rumusan Y=C+I+G dimana Y = Pendapatan, C= Konsumsi, I = incomedan G adalah tingkat belanja. (Lepas dari ekspor Impor). Rumusan ini sama sekali menafikan konteks unpayment work yang kalau dikitung dari jumlah kepala kaum ibu tentunya memiliki nilai yang tidak sedikit dalam konteks pendapatan. Jika rumusan bakunya memang menafikan unpayment work, maka muskil untuk bisa dihitung seberapa adilkah kita, kaum adam, dan negara, memberikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang setara.

Secara makro persoalan keadilan terhadap kaum ibu di Indonesia masih menunjukkan angka yang njomplang. Mengutip tulisan di situs seknas, Berdasarkan laporan Program Pembangunan PBB (UNDP) dalam Human Development Report tahun 2006, yang mengukur pembangunan kualitas manusia melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), ternyata nilai IPM Indonesia 2005 adalah 69,6. Angka yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara Asean, dan berada dalam ranking sepertiga terakhir. Untuk mengukur pembangunan berdasarkan gender, dipakai Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG Indonesia tahun 2005 adalah 65,1, jadi IPG lebih rendah dari IPM, yang berarti masih terjadi kesenjangan gender dan menandakan bahwa kualitas hidup perempuan masih sangat tertinggal dari kualitas hidup laki-laki. Nilai IPG adalah perbedaan kualitas hidup antara perempuan dan laki-laki.

Ketika pendapatan daerah (sebagaimana saya tuliskan di atas) banyak didominasi oleh pajak dari kaum ibu, ternyata prioritas pembangunan dalam hal pendidikan dan kesehatan belum secara optimal menjadi fokus perhatian pemerintah. Sudah bukan rahasia lagi bahwa soal pendidikan di negara ini jauh lebih sulit dari tahun ke tahun meskipun secara nominal (katanya) makin gratis dan makin besar alokasi anggarannya. Berapakah dari anggaran tersebut yang digunakan untuk pendidikan bagi kaum ibu? Bagaimanakah pendidikan masyarakat (khususnya kaum ibu) dilakukan oleh negara kepada kaum ibu sehingga ibu-ibu di indonesia tidak didoktrin oleh sinetron murahan, infotainment sesat, dan virus konsumerisme.

Dalam hal kesehatan. Dimana kaum ibu tentunya kaum yang paling menjadi sasaran utama sektor ini. Tetapi sangat disayangkan bahwa kita melihat angka gisi buruk yang tinggi, wabah yang lambat penanganannya, masih banyak daerah yang belum terjangkau akses kesehatan, tingginya kematian ibu hamil, ibu melahirkan dan bayi, rendahnya ”gaji”kader posyandu, jumantik dan relawan kesehatan (yang juga didominasi kaum ibu) dan juga layanan kesehatan yang tidak berpihak kepada kaum miskin tentunya menjadi catatan betapa masih belum sejahteranya kaum ibu di Indonesia. Tidak dipungkiri bahwa pemerintah juga punya kepedulian untuk itu seperti dalam pengadaan askeskin ataupun jamkesmas, tetapi toh menjadi peserta askeskin dan jamkesmas seringkali lebih mirip menjadi pengemis di Rumah Sakit daripada menjadi pasien yang dihargai.

Boleh di kata di era reformasi ini peran perempuan memang tidak lagi terbatas dalam soal rumah tangga. Banyak hal yang tadinya tabu untuk dirambah kaum perempuan, sekarang menjadi ranah yang umum untuk dikompetisikan pada siapapun. Tetapi keadilan pembangunan tidak mungkin hanya dilihat dari ada dan tidaknya perempuan di suatu sektor (negara maupun kemasyarkatan), tetapi dari bagaimanakah kita menghitung hak dan kewajiban secara adil bagi kaum ibu. Bukan karena kaum ibu yang menuntut, tetapi dari keberpihakan kita yang sudah semestinya melakukan itu.

Selamat hari kartini. Mari tetap berjuang agar tercipta kesetaraan gender dalam arti yang sebenar-benarnya! M(*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s