Mengapa Perempuan Wajib Berpolitik

Alasan paling logis mengapa perempuan harus berpolitik adalah karena banyak kepentingan- kepentingan perempuan yang tidak dipenuhi oleh pemegang kebihakan yang rata-rata laki-laki. Hak-hak itu antara lain: hak reproduksi, hak untuk mendapat perlakuan sama di mata hukum, hak untuk mendapat porsi pembangunan dari negara, hak kesehatan, Hak mendapatkan upah yang setara dengan laki-laki, hak mendapatkan fasilitas publik yang sensitif perempuan, dan masih banyak lagi.

Paling kentara bisa dilihat di APBD/APBN. Struktur APBN diibaratkan sama dengan lalu lintas keuangan di rumah atau di saku kita: ada pemasukan, ada pengeluaran dan ada pembiayaan. Pembiayaan itu misalkan: kalau sisa menabung dan kalau kurang ya utang. Di negara Indonesia juga begitu.

Di APBD ada yang disebut sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang didapatkan dari Pajak. Di banyak daerah, penyumbang pajak terbesar adalah perempuan. Lewat pajak retribusi pasar, pajak penerangan jalan dan pelayanan kesehatan. Kok bisa dibilang pajak itu dari perempuan? Retribusi pasar: karena yang belanja dan yang jualan rata-rata perempuan. Penerangan jalan: lewat rekening PLN yang dibayar, lihat bahwa di rumah-rumah rata-rata yang pake adalah perempuan dan laki-laki kerja di kantor. Pelayanan kesehatan apa lagi: pengguna puskesmas atau rumah sakit rata-rata adalah ibu dan anak.

Tetapi lihat belanja-belanja yang dikeluarkan pemerintah: rata-rata digunakan untuk kebutuhan fisik yang lebih berpihak kepada lelaki: pembangunan jalan dan fasilitas serta aksesorisnya yang rata-rata lebih banyak dinikmati lelaki, pembangunan stadion olah raga, sarana transportasi, informasi dan lain sebagainya yang porsi anggarannya sangat besar sementara kebutuhan perempuan sangat minim. Kita bisa melihat pos-pos anggaran perempuan lewat jatah dan alokasi posyandu, jamkesos, jamkesda, askeskin, KRR(Kesehatan reproduksi remaja), pembinaan PKK dll.

Selain dari APBD kita juga bisa melihat ketimpangan perbandingan antara angkatan kerja lelaki dan perempuan, cakupan kerja, angka putus sekolah, standar upah minimum dll yang bisa diamati dari HDI (Human Development Index).

Dari sana bisa disimpulkan bahwa menjadi perempuan indonesia sesungguhnya seolah menjadi kutukan sejarah sehingga terus merugi dan dirugikan. Perempuan seringkali tidak dilibatkan dalam proses-proses pembangunan seperti musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan: sebuah wadah penampungan aspirasi untuk mendapatkan bagian dari kue APBD), kebijakan publik, keputusan hukum dan yang lainnya sehingga kebutuhan-kebutuhan perempuan baik sebagai manusia berjenis kelamin perempuan ataupun sebagai seorang ibu menjadi diabaikan oleh negara.

Ketika perempuan dituntut untuk aktif dan terjun ke dunia politik, hal itu bukan semata-mata karena dia perempuan, bukan pula persoalan idiologis semata macam feminisme, wanitaisme,wedokism e dll, tetapi karena dia harus membawa misi untuk memerdekakan kaumnya, memenuhi amanat kebutuhan kaumnya mulai dari kesehatan, pendidikan, persamaan hak, pemenuhan hak dan lain sebagainya agar setara dengan lelaki. Agar ketertindasan perempuan yang lebih dari 50% pemilih di Indonesia, dan merupakan penyumbang PAD terbesar ini kebutuhan dapat terpenuhi dan tersejahterakan oleh negara. Kalau dia hadir hanya karena dia adalah perempuan, maka tidak ada gunanya alias mandul.

Selain politisi perempuan membawa misi perempuan lain ataupun kaum ibu, dia juga membawa amanah besar dalam konteks moralitas bangsa. Bangsa yang bermoral adalah bangsa yang menghargai perempuan. Maka, hancurnya suatu bangsa adalah ketika perempuan sudah hancur moralnya. Sekarang lihatlah Indonesia, bagaimana bangsa ini bisa dikatakan menghargai perempuan jika dalam banyak hal perempuan selalu menjadi korban pembangunan? Korban iklan? Diskriminasi kerja dll.

Bagaimana dengan 30% kuota? Sesungguhnya angka 30% itu adalah angka paling toleran yang bisa diperoleh karena sudah sekian jaman hak-hak perempuan terabaikan oleh dominasi lelaki. 30% adalah harga termurah yang harus dibayar ketika suara-suara perempuan dari sekian generasi-ke- generasi telah terkebiri. Paling minimal adalah pembelajaran bagi perempuan untuk tahu dan mengetahui perihal perpolitikan di suatu negara. Maka, hanya perempuanlah yang bisa membaca dirinya sendiri dan kaumnya.

Sekian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s