Jeritan di balik Judicial Review UU Sisdiknas

 

Ini cerita tentang gusarnya tenaga pendidik di Sulawesi
Selatan yang tidak bisa menikmati kue APBN ketika anggaran pendidikan dinaikkan
menjadi 20 persen. Saat irisan kue rupiah APBN diperbesar menuju bilangan
tersebut, tenaga pendidik tersebut tidak mendapati jatah bagiannya semakin
besar. Dalam bayangannya, mestinya dirinya merupakan bagian dari 20% tersebut.
Setelah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 20 Februari 2008 melalui surat
keputusan 24/PUU-V/2007 MK menyatakan bahwa Pasal 49 ayat 1 UU nomor 20 tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) berkaitan dengan “gaji
pendidik” bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak punya kekuatan mengikat.
Lebih lanjut disimpulkan bahwa angka 20 persen anggaran pendidikan yang menjadi
kewajiban pemerintah untuk memenuhinya, didalamnya sudah termasuk gaji
pendidik.

Kalau dihitung kasar, sekarang ini
pemerintah telah mengalokasikan Rp 48,2 triliun (11,2 persen dari APBN) untuk
pendidikan, dan gaji pendidik ternyata sejumlah 66 trilyun rupiah (7 persen)
dari total APBN, maka hanya butuh sekitar 2% dari APBD sekarang untuk
menggenapi amanat UU Sisdiknas. Selamatlah pemerintah dari tuduhan pengingkaran
terhadap Undang-undang!

Selesai? Tentu tidak. Ketika
pemerintah lenggang kangkung dari tuduhan itu, ada sekitar 11,7 juta lebih anak putus sekolah di tahun 2007
(sumber: Komnas Perlindungan Anak) pupus harapan untuk melanjutkan pendidikan
mereka. Pemohon, yang juga sekaligus pendidik, barangkali tidak bisa
dipersalahkan atas ketok palu MK untuk membatalkan UU Sisdiknas. Barangkali
pula MK akan bersikukuh bahwa kewajibannya adalah sepanjang melakukan uji
materiil atas semua konstitusi yang berlaku di Indonesia dan tidak berpikir
persoalan landasan filosofis ataupun persoalan landasan pemikiran atas lahirnya
angka 20% berikut materi UU Sisdiknas. Lalu, dimanakah nasib pendidikan di
Indonesia menemukan titik terang?

Persoalan alokasi anggaran
pendidikan tentunya bukan satu-satunya persoalan pendidikan secara umum di Indonesia.Sekalipun ketika
pemerintah benar-benar mematuhi 20 persen anggaran pendidikan, belum tentu
menjadi solusi terhadap pencapaian target peningkatan kualitas pendidikan di
Indonesia. Akan tetapi, dengan dana yang memadai, setidaknya tidak ada lagi
cerita tentang ambruknya gedung sekolah, guru yang mencari penghasilan lewat
les dan jualan Lembar Kerja Siswa, orang tua murid yang terbebani oleh uang
seragam, uang gedung, dan uang lain-lain. Dari sanalah secara perlahan konsentrasi
dialihkan kepada penataan kurikulum pendidikan, standarsasi guru yang lebih
baik daripada sekedar sertivikasi, penyempurnaan model UAN dan mengejar
ketertinggalan indeks pembangunan pendidikan (EDI= Education Development Index) yang terdapat pada laporan EFA yang
menempatkan Indonesia pada tahun 2007 di posisi 62 dari posisi 52 pada tahun
sebelumnya.

Keterjaminan atas anggaran
pendidikan, itulah ruh dibalik angka 20% anggaran pendidikan yang termaktub
dalam UUD 1945
Pasal 31 ayat 4. Dengan anggaran
yang terjamin maka kualitas pendidikan akan dapat ditingkatkan. Dengan
meningkatkan kualitas pendidikan bangsa maka akan dapat SDM yang baik. Dan
dengan adanya SDM yang baik maka apapun persoalan di Indonesia mulai dari
kemiskinan, hutang, persoalan politik dan lain sebagainya akan relatif
terjawab. Konon, dari berbagai studi banding di banyak negara, MPR menemukan
bahwa tanggung jawab negara selaku penyelenggara pendidikan nasional setidaknya
menyediakan 20 persen demi terjaminnya kebutuhan penyelenggaraan pendidikan
nasional.

(Soedijarto di Harian Kompas, 13 September 2007)

Lalu pada bagian mana dari UU
Sisdiknas yang dianggap MA bermasalah? Pasal 1 ayat (6) UU Sisdiknas
menyebutkan pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru,
dosen, konsuler, pamong praja, widyaswara, instruktur, fasilitator, dan sebutan
lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam
penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian MA menerima gugatan tenaga pendidik
di Sulawesi Selatan yang berintikan bahwa angka 20% anggaran pendidikan harus
memasukkan komponen gaji tenaga pendidik di dalamnya, termasuk di dalamnya
tunjangan lain.

Tentunya tidak sesulit bayangan
sebelumnya bagi pemerintah untuk mengejar 2% dari selisih anggaran pendidikan
untuk mencapai target memenuhi amanat UUD. Dalih-dalih dan alasan tidak adanya
uang untuk membangun gedung, memberikan beasiswa, mengirim peserta olimpiade
pendidikan dan lain sebagainya akan menjadi lagu wajib untuk menjawab
pertanyaan tentang gagalnya pendidikan di Indonesia.

Angka 20% menjadi angka yang tidak
logis untuk menjamin keterlangsungan kegiatan pendidikan di Indonesia. Catatan
Departemen Pendidikan Nasional menyebutkan kebutuhan pendidikan di tahun 2008 adalah Rp 136 triliun (non tenaga
pendidik). Sedangkan 20% anggaran manakala MK memasukkan gaji pendidik, kisaran
kasar rupiahnya tidak lebih dari 86,1 trilyun. Selisih yang besar yang
semestinya berguna untuk beasiswa anak putus sekolah, pembangunan gedung
sekolah di pelosok, dan lain sebagainya.

Lagi-lagi, alih-alih mengejar
angka 20% anggaran pendidikan dalam APBN, kepentingan masyarakat miskin
dikorbankan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s